Yogyakarta – Hasil rekonsiliasi data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Sleman pada tahun 2026 mengungkap sebuah tantangan besar terkait kepesertaan masyarakat. Berdasarkan pemaparan Data Kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2026, segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau jalur Mandiri menjadi sorotan utama lantaran tingginya persentase peserta yang menunggak atau berstatus tidak aktif.
Dalam data yang mengacu pada jumlah penduduk semester II tahun 2025 sebanyak 1.135.496 jiwa tersebut, segmen PBPU/Mandiri secara spesifik dilabeli sebagai “MASALAH”. Hal ini terbukti dari tingkat ketidakaktifan kepesertaan yang menyentuh angka 31,18%, menjadikannya segmen dengan rapor paling merah dibandingkan segmen lainnya.
Secara rinci, dari total 162.342 peserta BPJS Kesehatan di segmen PBPU/Mandiri di Kabupaten Sleman, hanya 111.568 peserta (68,82%) yang berstatus aktif. Sementara itu, sebanyak 50.774 peserta tercatat tidak aktif. Tingginya angka ketidakaktifan pada jalur Mandiri ini sangat kontras jika disandingkan dengan segmen lain.
Sebagai contoh, segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menunjukkan tingkat keaktifan yang sangat prima di mana persentase peserta tidak aktifnya hanya 5,1%. Begitu pula dengan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), baik dari Badan Usaha (PPU BU) maupun Penyelenggara Negara (PPU PN), yang tingkat ketidakaktifannya terpantau rendah, masing-masing hanya 8,45% dan 1,97%. Bahkan, segmen PBPU yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah (BP PEMDA) juga menunjukkan angka kepatuhan yang baik dengan tingkat ketidakaktifan hanya sekitar 4,75%.
Catatan tingginya angka ketidakaktifan pada lebih dari 50 ribu warga peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Kabupaten Sleman ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius.
Diperlukan langkah-langkah strategis pasca-rekonsiliasi untuk mendorong kembali keaktifan peserta, sehingga hak perlindungan kesehatan masyarakat Sleman dapat terus terjamin secara optimal.
