YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Antara Kajian Stunting Tahun 2026 pada Selasa (23/6/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wisanggeni, Komplek Kepatihan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mempercepat eliminasi stunting di wilayah DIY.
Meskipun angka prevalensi stunting di Kota Yogyakarta telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan hingga mencapai 8,4% pada awal tahun 2026, pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Terdapat fenomena “stunting persisten” atau membandel di sejumlah kantong wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dipicu oleh faktor kompleks seperti pola asuh, akses kesehatan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Analis Kebijakan Madya, Drs. Wiryawan Sudianto, M.Si., menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran anggaran. Saat ini, Pemda DIY telah meningkatkan alokasi Dana Keistimewaan (Danais) melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp120 juta per kelurahan untuk penanganan stunting.
“Agar pemanfaatan anggaran tersebut efektif dan tepat sasaran, diperlukan analisis mendalam mengenai akar permasalahan di tingkat lokal,” tulis dokumen kerangka acuan kegiatan tersebut. Kajian ini diharapkan mampu memetakan hambatan intervensi di tingkat kapanewon/kemantren serta mengintegrasikan data lapangan ke dalam sistem GIS untuk identifikasi hotspot masalah.
Dalam FGD ini, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Bapak Amin Al Adib, S.Psi., MA, hadir sebagai narasumber utama. Beliau memaparkan materi bertajuk “Mengubah Perilaku, Mencegah Stunting: Strategi Psikologi Sosial untuk Keluarga dan Masyarakat”. Pendekatan ini dinilai krusial karena masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek gizi, tetapi juga perilaku keluarga dalam pengasuhan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Kepala Dinas Kesehatan se-DIY, Bappeda, perwakilan BKKBN, hingga para Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Kepala Puskesmas dari berbagai wilayah di DIY.
Hasil dari FGD ini nantinya akan menjadi referensi utama dalam penyusunan program penanganan stunting untuk tahun anggaran 2027, guna memastikan setiap intervensi yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesehatan generasi mendatang di Yogyakarta
